Penulisan (Tugas 1)

TNI Diminta Lakukan "Operasi Militer" di Sungai Citarum

BANDUNG, KOMPAS.com - Dalam menegakkan hukum di bidang lingkungan di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng kepolisian dan kejaksaan. Namun, tampaknya, hal belum cukup, sehingga diperlukan lembaga institusi lainnya. 

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan menggandeng TNI dalam penegakan hukum dan penertiban lingkungan di Jawa Barat ini. 

"Kita akan melibatkan berbagai pihak untuk penegakan hukumnya. Sebelumnya, kita telah bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dengan baik juga. Sekarang, kita akan kerja sama juga dengan TNI," kata Heryawan di Bandung, Senin (13/10/2014). 

Menurut pria yang akrab disapa Aher ini, aparat Polri dan TNI diperlukan untuk penegakan dan penertiban di lapangan. "TNI akan berjaga-jaga di lapangan untuk melakukan penertiban. Sebab, mungkin kalau sipil saja yang jaga, kurang kuat, ditambah lagi polisi juga kurang kuat. Tapi, ketika polisi gabung dengan militer atau dengan tentara, maka akan semakin kuat," tandas Aher. 

Selain itu, kata Aher, TNI dengan ketegasan dan kesigapannya, bisa mengawasi dan mengamati para pengusaha pemilik industri atau peternak hewan yang tetap membandel dengan membuang limbahnya ke sungai Citarum. 

"Boleh jadi, kalau sama TNI bisa jaga 24 jam di situ, sehingga bisa terawasi siapa yang nakal (yang membuang limbah ke sungai). Ketika ada pelakunya, langsung tangkap. Tapi, kalau sipil yang jaga, misalnya, petugas BPLHD, ya, mungkin sampai waktu maghrib juga udah pada balik. Kalau TNI kan bisa bertahan sampai 24 jam," harapnya. 

Menurut Aher, tidak ada salahnya TNI melakukan tugas mengawasi dan menertibkan lingkungan. Sebab, dalam Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004, Undang-undang tentang Pertahanan Negara, ada pasal operasi militer selain perang. 

"Jadi, TNI akan kita libatkan supaya semakin kuat. Salah satu poin militer, selain perang adalah TNI harus membantu pemerintah daerah menyukseskan pembangunan. Oleh karena dalam hal menyukseskan pembangunan, dalam arti lingkungan kita terjaga dengan baik, maka, kita akan libatkan TNI bersama-sama Polri untuk melakukan operasi militer selain perang," ujarnya. 

Aher menambahkan, Pemprov Jabar juga akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penegakan hukum bagi para pelanggar lingkungan di Jawa Barat ini. 

"Bahkan, Pak Deddy mengusulkan akan bekerja sama dengan KPK untuk soal lingkungan ini," pungkasnya. 

Seperti diketahui, lingkungan di Jawa Barat sudah teramat rusak akibat ulah manusia. Pencemaran sungai Citarum, misalnya, kini dipredikat sebagai sungai tercemar di dunia. Lalu penambangan ilegal seperti penambangan pasir besi di Tasikmalaya; penambangan kapur di kawasan karts Karawang; penambangan batu alam di Bogor; penambangan di Cirebon dan; kerusakan di kabupaten/kota lainnya akibat tangan-tangan manusia.

Tanggapan:
Menurut Saya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sangatlah tepat. Karena, demi menegakkan hukum di Indonesia harus dimulai dari hal yang sederhana. Dengan adanya penegakkan hukum yang benar-benar tegas dari sang pimpinan, maka rakyat pun akan sadar terhadap hukum yang berlaku. Rakyat tidak lagi semena-mena walaupun hanya membuang sampah bukan pada tempatnya. Apalagi jika melakukan penambangan ilegal sehingga dapat merusak lingkungan hidup.